Makalah Pemolisian

Pemolisian Komuniti dan Penerapannya

di Tingkat Polsek

oleh

Tony Harsono

Universitas Indonesia- Program  Studi Kajian Ilmu  Kepolisian (S2)


Pendahuluan

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai : mempunyai tanggung jawab kusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/ gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999).

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya.

Tulisan ini tentang pemolisian komuniti pada tingkat Polsek dalam memelihara keteraturan sosial  dalam masyarakat. Pemolisian merupakan aktivitas-aktivitas, strategi-strategi yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pemolisian komuniti (Community policing) adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya.Dan Pemolisian komuniti diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan progam strategi. Yang didefinisikan  sebagai cara / gaya pemolisian di mana polisi bersama-sama  dengan warga komuniti / masyarakat setempat  (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dalam hal ini polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/ menjaga keamanan di lingkungannya. Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan,  tetapi mencari  dan melenyapkan sumber kejahatan  untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat aklan adanya gangguan kamtibmas. Dan lebih mengutamakan pencegahan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. sukses dari community policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya  adalah manakala kejahatan tidak terjadi.

Dalam tulisan ini yang akan ditunjukan adalah penerapan pemolisian komuniti di tingkat polsek sebagai upaya Polri menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat. Dan upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi berbagai bentuk penyimpangan dalam pemolisian.

Pemolisian Komuniti di tingkat Polsek dan Kendalanya

Polsek adalah sebagai struktur organisasi Polri yang terdepan dan sebagai ujung tombak pelayanan keamanan terhadap masyarakat, yang mempunyai batas wilayah administrasi tingkat kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan. Dalam menjalankan fungsinya polisi di tingkat polsek akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya.

Pemolisian di tingkat polsek adalah untuk melayani masyarakat yang pada umumnya berada di tingkat bawah (yang merupakan masyarakat kebanyakan). Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan jalanan banyak terjadi (street crime), yang meresahkan warga masyarakat, yang menimbulkan rasa ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktifitas masyarakat.

Pada tingkat Polsek ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini polisi bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakatnya untuk memnyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, polisi senantiasa berupaya untuk memberikan rasa aman dan mengurangi rasa ketakutan akan adanya gangguan kamtibmas. Yang juga tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya polisi untuk bertindak proaktif dan mengutamakan pencegahgan gangguan kamtibmas dan berupaya menjaga keteraturan sosial dan mengembalikan keteraturan sosial yang rusak . Dan polisi mempunyai kesepakatan dalam pemolisiannya,senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Dalam melaksanakan pemolisian tersebut di atas banyak masalah dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian pada tingkat Polsek.

Di dalam pelaksanaan pemolisian petugas polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari  terjaadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb. Adapun tindakan  untuk  mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap  tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan  tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah  dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Selain pantas untuk dilakukan  diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena : (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan, (2)  Hukum adalah sebagai alat untuk  mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

Kendala dalam organisasi Polisi di tingkat Polsek, pemolisian, yang dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi antara lain :

  1. Tugas-tugas yang dilakukan Polisi dianggap semuanya rahasia sehingga kurang transparan dan cenderung eksklusif (Memisahkan atau ada jarak dengan masyarakat ).
  2. Menganggap tugas polisi yang utama adalah penegakan hukum atau menangkap penjahat, sehingga tugas-tugas preventif atau preemtif kepolisian kuranmg populer diantara para petugas polisi (Orientasi para anggotanya belum sepenuhnya pada orientasi kerja dan orientasi gaji tetapi pada jabatan atau posisi tertentu yang dianggap basah)
  3. Acuan atau pedoman kerjanya adalah pada kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai hasil intepretasi atas undang-undang ataui peraturan-peraturan yang ada (biasanya hanya bersifat lisan). Dan standar keberhasilannya adalah loyalitas.
  4. Menggunakan kewenangan diskresi untuk pemenuhan berbagai kepentingan.
  5. Petugas Polisi melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar tugas kepolisian.
  6. gaji dan kesejahteraan bagi petugas kepolisian belum memadai
  7. Keterbatasan sarana pendukung pemolisaian.

Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan pemolisian, berdampak polisi mendapat stereotip dan kurang dipercaya oleh  masyarakat : hilang ayam lapor polisi malah hilang kambing,  KUHP (kasih uang habis perkara), Polingga (Polisi maling juga), bahkan dalam lagunya Iwan fals mengambarkan adanya tawar menawar bila berhubungan dengan polisi : ………Lampu merah tak peduli jalan terus -Didepan ada Polantas wajahnya begitu buas tangkap aku – Tawar-menawar harga pas tancap gas ………dsb

Hal lain yang juga dapat menyebabkan polisi tidak dipercaya oleh masyarakatnya yang ditunjukan dari tindakan-tindakan para petugas polisi antara lain :

  • Polisi bertindak tidak adil
    • Dalam memberikan pelayanan melakukan diskriminasi atau pembedaan (yang menghasilkan uang dan yang tidak; yang kenal dengan yang tidak ; pejabat atau orang umum dsb).
    • Dalam menangani masalah (perkara atau kasus) memihak (berat sebelah).
    • Memutar balikan fakta dalam proses penyidikan (tersangka menjadi saksi, Pengedar narkoba dijadikan pemakai dsb).
  • Melakukan KKN
    • Menerima suap (dari tersangka, bandar judi, mucikari atau pelanggar hukum lainnya)
    • Melakukan penggalangan terhadap para pelanggar hukum atau masyarakat lainnya untuk mendapatkan setoran atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.
    • Memperjualbelikan: perkara, barang bukti, dsb
    • Memanipulasi laporan polisi
    • Menggunakan kewenangan diskresi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
  • Melakukan tindakan brutal, kekerasan (Dalam menyelesaikan berbagai masalah atau konflik petugas polisi cenderung dengan tindakan-tindakan kekerasan (bergaya militeristik).
  • Sikap yang tidak simpatik
    • Acuh tak acuh
    • Apatis (tidak mau tahu lingkungan)
    • Tidak menghormati atau memanusiakan masyarakat.
  • Tidak proifesional dalam tugasnya

Dari bahasan di atas fungsi polisi tidak jarang digunakan sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah dan kroni-kroninya.Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak jarang  dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (Van den Berge, 1990, dalam Suparlan, 2001). Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya (Suparlan, 2001). Hal tersebut di dalam organisasi Polri dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi pada jabatan tertentu.Dan mereka biasanya menjadi safety player, dan berorientasi pada pejabat tingkat atas yang dianggap dapat menentukan dan dapat memberikan perlindungan serta memantapkan jabatannya itu.

Penaganan masalah dan penerapan Pemolisian Komuniti

Dalam menangani masalah pemolisian yang utama dan pertama dilakukan adalah bagaimana polisi dipercaya oleh masyarakatnya, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat mustahil polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Rahardjo, 2000 :”Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat. Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya)atau yang cocok dengan masyarakatnya.

Di samping itu polisi merubah paradigmanya yaitu mengedepakan pemolisian di tingkat polsek sebagai ujung tombak dan dapat sebagai simbol persahabatan antara polisi dengan masyarakat. Polisi dapat melakukan komunikasi dengan masyarakatnya. Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam menentukan standar keberhasilan polisi bukan hanya pada pengungkapan kasus atau perkara pidana yang terjadi tetapi manakala terciptanya keteraturan sosial. Dan dalam  implikasinya  dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pembenahan sistem manajemen kepolisian yang mendukung terciptanya sistem kompetisi yang fair, transparan dan sisten kontrol yang dapat menghilangkan atau minimal mengurangi dan mencegah  terjadinya penyimpangan ;

(2)  Membuat standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi;

(3)   Meningkatkan gaji dan kesejahteraan anggota polisi.

(4)   Adanya batasan-batasan mengenai tindakan diskresi yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman atau penuntun bagi petugas kepolisian sehingga dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta etika kepolisian;

(5)  Adanya sistem Reward and punishment yang jelas dan tegas. Bagi petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan tindakan korupsi diberikan tindakan sesuai dengan hokum yang berlaku untuk mendidik atau memberi efek jera bagi  yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. (ps 29 (1) UU no 2 th 2002, Polri tunduk pada sistem peraadilan umum). Dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, sehingga dapat memberikan motivasi bagi mereka yang telah bekerja dengan baik

(6)  Meningkatkan kemampuan profesional  sumber daya manusianya; melalui pelatihan-pelatihan agar para petugas kepolisian mampu berkomunikasi dengan warga masyarakat / komuniti dan mampu memahami hal-hal yang menjadi kebutuhan atau tuntutan warganya.

(7)  Kewajiban bagi pimpinan atau atasan untuk dpat dijadikan panutan dan dapat memberikan keteladanan baik bagi anak buahnya atau bagi masyaraktnya, (Menghilangkan kebiasaan atasan atau pimpinan meminta jatah atau setoran dari bawahan ataupun dari masyarakat atau menugaskan bawahnya untuk tugas-tugas lainnya yang diluar tugas Polri). Dan berupaya mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa takut bila tidak memenuhi selera pimpinan (hilangnya sikap asal bapak senang/ ABS).

(8)  Adanya pertanggungjawaban publik sebagai public service

(9) Perlu adanya lembaga pengawas kinerja dan pembatasan kewenangan kepolisian, yang merupakan lembaga netral dan berada diluar organisasi Polri.

(10)  Mendukung produktifitas pada sesuai peran dan fungsinya masing-masing .

Penerapan Pemolisian Komuniti

Pemolisian di tingkat Polsek merupakan wadah dalam memelihara dan menjaga kamtibmas yang bayak berhubungan dengan masyarakat lapisan bawah, dan gangguan – gangguan kamtibmas yang terjadi biasanya berupa kejahatan jalanan (street crime) yang meresahkan dan membuat masyarakat ketakutan. Dan pemolisian pada tingkat Polsek menjadi penting peranannya dalam membangun citra polisi yang baik melalui  pemolisian komuniti. Tujuan penerapan pemolisian Komuniti salah satunya adalah untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat.

Penerapan pemolisian komuniti di tingkat Polsek sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah melalui pemberdayaan Pos Polisi (pospol); Babin Kamtibmas (Bintara pembina Kamtibmas) serta Patroli polisi untuk mewujudkan kecepatan (respon time), Kedekatan dan polisi bisa menjadi simbol persahabatan (antara polisi dengan masyarakat) . hal tersebut dapat dijabarkan secara singkat sbb :

  • Mewujudkan kecepatan Polri dalam merespon laporan atau aduan masyarakat:

v     Memperbaiki sarana komunikasi agar masyarakat dapat melapor dengan mudah dan cepat

    • Dengan saluran bebas pulsa 112; 110
    • Dengan sistem SMS (short masage service)
    • Dengan pemancar radio (FM 911 suara metro dsb)
    • Melalui jaringan internet (Web site atau e mail)
    • Melalui GPS (Global Position System)

v     Memanfaatkan Patroli polisi

    • Menempatkan patroli di tempat umum  atau yang rawan gangguan kriminalitas
    • Melengkapi petugas patroli dengan alat komunikasi (HT, Hand phone, receiver).
    • Melakukan perondaan di daerah perumahan atau tempat-tempat umum.
    • Melakukan pengaturan dan penjagaan di daerah-daerah yang rawan kemacetan atau kecelakaan.
    • Melakukan kunjungan atau sambang kepada warga komuniti (yang telah dibagi menjadi bit-bit kecil) secara bergiliran atau yang menjadi prioritas, dan melakukan komunikasi.
    • Membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat (memberi petunjuk jalan atau tindakan lain)
    • Cepat mendatangi TKP dan mampu melakukan TPTKP

v     Memberdayakan Babin Kamtibmas

  • Babinkamtibmas mampu mendeteksi dan menginventarisasi: (1) warga komuniti yang patuh dan mendukung tugas polisi; (2) Potensi -potensi masyarakat (yang menghasilkan / sebagai sumber produksi sbg contoh : pabrik , pertokoan dsb); (3) mengajak warga komuniti untuk berperan aktif dalam mendukung tugas polisi (melalui asosiasi asosiasi : contoh asosiasi orang tua murid; asosiasi anti narkoba, asosiasi pemilik dan pengemudi angkutan dsb); (4) Melakukan sosialisasi dan promosi kinerja polisi (melalui slebaran , leaflet, poster dsb); (5) mampu menjadi negosiator dalam menangani konflik (6) mampu sebagai fasilitator atau penghubung masyarakat dengan polisi; (6) mampu menjadi panutan dalam sikap dan perilakuknya sehari-hari bisa menerapkan perannya sebagai warga yang baik(sopan, jujur, ramah, tidak KKN).

Mewujudkan Kedekatan Polri dengan masyarakat

  • Memberdayakan pos-pos polisi sebagai basis terdepan dalam memahami keinginan atau kebutuhan masyarakat.
  • Petugas pos pol tidak dibebani tugas -tugas lain (di luar tugasnya contoh : mencari dana atau anggaran untuk kegiatan operasional dsb).
  • Senantiasa terbuka dan siap menerima aduan atau laporan dari masyarakat.
  • Petugas pospol yang berhalangan atau sakit digantikan dengan petugas lain.
  • Mewujudkan Polri menjadi simbol persahabatan dengan masyarakat
  • Polisi senantiasa berupaya untuk menolong dan membantu kesulitan masyarakat kususnya masalah keamanan tanpa pamrih.
  • Polisi dilarang melakukan perbuatan tercela di mata masyarakat :
    • Tidak boleh pungli
    • Tidak boleh menerima suap
    • Tidak boleh memeras
    • Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan (membentak-bentak, memukul dsb)
    • Polisi harus profesional dalam tugasnya (sesuai aturan atau prosedur tetap yang ada) semuanya melalui ; belajar dan latihan.

Polisi dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat (tertib hukum , taat aturan, taat beragama dsb)

Agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka  standar keberhasilan polisi adalah dilihat dari produktifitas masing-masing fungsi atau bagian dan secara umum adalah manakala kejahatan tidak terjadi dan terpeliharanya keteraturan dan ketertiban masyarakat. Dan juga didukung adanya penilaian kinerja dan penerapan sistem reward and punishment secara konsisten dan konsekuen

Penutup

Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap  polisi  mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional yang dilibat oleh birokrasi yang rumit yang terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dan masalah  kesejahteraan  (gaji dan dukungan operasional)bagi para petugas polisi adalah hal yang utama dan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Kesemuanya itu didasari dengan membangun kebudayaan Polri yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang tercermin dalam sistem manajemen Polri serta bagi petugas polisi tidak lagi pada pangkat atau jabatan tetapi pada orientasi kerja dan gaji.

Daftar Pustaka

Alderson John, 1979, Policing Freedom, Macdonald and Evans, Estover.

Bayley Wiliiam G, 1995, The Encyclopedia of Police Science ( second edition ), Garland Publishing , Newyork & London.

Blumberg Abraham,1976  The Ambivalent Force persepectives on the Police, Hinsdale Illinois, The Dryden press.

Bayley David H , 1994 Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

———————, 1991  Forces of Order Policing Modern Japan, University of california Press.

Djamin,Awaloedin, 1999 Menuju Polri Mandiri yang profesional, Jakarta , Yayasan Tenaga Kerja.

Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,1993. Alternative Policing styles, Kluwer Law and Taxation Publisher

Friedmann Robert, 1992. Community Policing, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal,.

Garry P, 1999. Police Officers manual, Scarborough ,Carswell.

International Research and Training Institut for Investigation National Police Academy, 2002, Community Police in Japan, Tokyo, Japan International Cooperation Agency.

Kratcoski Peter and Duane Dukes, 1995. Issues in Community Policing, ACJS (academy of Criminal Justice System, Northen Kenthucky University.

Meliala, Adrianus, 1999a. Kumpulan tulisan menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari Abri, Universitas Indonesia.

More, 1998. Special topics in Policing, Andreson Publishing, Cincinati

Niti baskara, TB Ronny , 2000. Pembenahan Moralitas Sebagai Prasyarat Perubahan Kinerja & Perilaku Polri, Makalah Sarasehan  di PTIK 29 Pebruari 2000.

Rahardjo,Satjipto, 1998. Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi,  makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi,

———————, 2002, Polisi Sipil, Jakarta, Gramedia.

———————, 2001,  Tentang Community Policing di Indonesia, Makalah seminar ” Polisi antara harapan dan kenyataan”, Hotel Borobudur, Jakarta.

Reksodiputro Mardjono,1996, Catatan kuliah Seminar masalah peradilan Pidana, tidak diterbitkan

Secapa Polri, 1996. Vademikum Polri Tingkat I, Sukabumi, Secapa Polri.

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: