Tesis_S2 (Kedokteran Keluarga)

PENGARUH   KEPESERTAAN  JPS-BK  TERHADAP

PENGELUARAN PELAYANAN PERSALINAN


ABSTRAK

Nany Setyawati, 2004.  Pengaruh  Kepesertaan JPS-BK Terhadap  Pengeluaran Pelayanan Persalinan. Tesis, Program Magister Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.

Latar belakang penelitian adalah adanya kesenjangan antara kepesertaan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dengan pemanfaatan metode pembayaran JPS-BK pada persalinan. Banyak peserta JPS-BK tidak menggunakan metode pembayaran JPS-BK untuk persalinannya. Tujuan penelitian, meneliti pengaruh kepesertaan JPS-BK terhadap pengeluaran pelayanan persalinan.

Penelitian ini adalah Studi Analitik dengan pendekatan kohort historis. Populasi penelitian adalah ibu bersalin yang telah melahirkan maksimal satu tahun dan hingga saat penelitian dilakukan berada di wilayah Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dan Kecamatan Sidorejo  Kota Salatiga. Variabel terikat adalah pengeluaran pelayanan persalinan, variabel bebas adalah  kepesertaan JPS-BK, sedangkan faktor-faktor perancu adalah, tingkat pendidikan ibu,  pendapatan keluarga, jumah anak,  tenaga kesehatan dan jarak pelayanan. Data dimasukkan dalam Microsoft Excel kemudian ditransfer ke dalam SPSS version 10.0 untuk dianalisis menggunakan Regresi Linier Ganda.

Dari hasil analisis data pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa kepesertaan JPS-BK menurunkan pengeluaran pelayanan persalinan sebesar 59,9 % (koefisien regresi B = – 0,599) daripada ibu bersalin bukan peserta JPS-BK (95% CI; (-0,781; -0,418)).

Variabel yang  berpengaruh meningkatkan pengeluaran pelayanan persalinan adalah tingkat pendidikan   ibu,  pendapatan keluarga,  tenaga penolong persalinan, dan jarak ke pelayanan persalinan. Variabel lain  yang berpengaruh menurunkan pengeluaran pelayanan persalinan adalah jumlah anak.

Disarankan, perlu diadakan evaluasi terhadap kepesertaan JPS-BK agar program ini tidak salah sasaran, mempermudah syarat-syarat administrasi agar peserta JPS-BK dapat memperoleh pelayanan persalinan dan perlu pengawasan mutu pelayanan bidan yang mendapat tugas menangani peserta JPS-BK

Latar Belakang

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah berlanjut menjadi krisis ekonomi berkepanjangan. Sebagai akibatnya antara lain telah terjadi kenaikan harga bahan pokok untuk kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pengangguran dan semakin banyaknya jumlah penduduk miskin. Diperkirakan prosentase penduduk miskin dewasa ini mencapai 60% (DepKes RI, 1999d: 1). Hal ini berdampak pada menurunnya daya  beli  masyarakat  dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Akibatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat menurun drastis (Frankenberg, et al., 1999: 10; Hardjosoedarmo, 2001: 2).

Untuk mengurangi dampak negatif krisis moneter maka dibentuk program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) bagi keluarga miskin. Program Jaring Pengaman Sosial (PJPS) bidang kesehatan telah diresmikan berlakunya di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 7 Agustus 1998 di Banjarmasin (DepKes RI, 1999c: 1).

Pelayanan kesehatan yang disediakan dalam Program Jaring Pengaman Sosial di Bidang Kesehatan  adalah  berupa pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya, yang mencakup upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (DepKes RI, 1999c:  2).

Fakta di lapangan juga menunjukkan masih  banyak persalinan khususnya di pedesaan masih ditangani tenaga tidak terdidik, seperti dukun bayi.  Sebagai contoh peneliti menemukan bahwa dari  720 persalinan, sebanyak 122 persalinan (16,9 %) ditolong oleh dukun.  Berdasarkan Profil Kesehatan RI  2000 cakupan pertolongan persalinan oleh  tenaga kesehatan (termasuk pendampingan) hanya 4 propinsi yang telah mencapai  sasaran  ≥ 75%, yaitu  Propinsi Bali (94,9%), D.I. Yogyakarta (84,9%), Jawa Timur (80,1%), dan Sulawesi Tenggara (75,1%), Jawa Tengah menduduki urutan ke-15, yaitu  sebesar 64,6 % dan yang paling rendah adalah Propinsi Maluku (40,55%) (DepKes RI, 2001a: 100).

Di Kota Salatiga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2001 sebesar 57,14%, pada tahun 2000 sebesar 81,99% jadi mengalami penurunan, dengan perincian; pasien persalinan rujukan sebanyak 475 (41,52 %), non rujukan sebanyak 1144 orang (70,66%), persalinan normal 1164 (72,51%), kematian karena persalinan tidak ada, sedangkan  jumlah kelahiran hidup sebanyak 2807 dan 11 lahir meninggal (DinKes Kota Salatiga, 2001: 26-27).  Dari laporan data di Kabupaten Semarang tahun  1996 pertolongan oleh tenaga kesehatan sebesar 70,37% dan ditolong oleh dukun terlatih sebesar 29,67% (DinKes Kab. Semarang, 1996: 16).

Masih tingginya persalinan dengan  pertolongan dukun disebabkan  oleh masih tingginya kepercayaan masyarakat  terhadap tradisi setempat khususnya di daerah pedesaan. Beberapa penelitian  juga menunjukkan masih tingginya persalinan dengan bantuan dukun disebabkan oleh: (1) rendahnya  pendidikan dan pengetahuan ibu maupun keluarga, (2) rendahnya pendapatan, (3) jarak yang sulit terjangkau, (4) sulitnya birokrasi dan administrasi,  dan (5) mahalnya  biaya persalinan  (Dasuki, 2000: 11; Kodim, 2001: 2; Atrash, 2002: 1).

Sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat khususnya penduduk miskin  maka pemerintah telah  melaksanakan program JPS-BK.   Yang kemudian disempurnakan dengan nama   Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang  Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PD-PSE BK dan KS)  dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM – Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes). Namun pada kenyataannya  tidak banyak dimanfaatkan oleh penduduk miskin, khususnya dalam membiayai persalinan. Sebagai contoh, di  Kota Salatiga untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan, jenis pembayaran yang paling banyak adalah pengunjung membayar sendiri sebesar 61,24 % disusul kemudian dengan asuransi kesehatan (ASKES) sebesar  24,51% dan pembayaran  dengan kartu sehat 14,26% (DinKes Kota Salatiga, 2001: 30).  Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, pengunjung yang membayar sendiri sebesar 65,34 % disusul kemudian pembayaran  dengan kartu sehat sebesar 17,63% dan pembayaran  dengan ASKES sebesar  17,03% (DinKes Kab. Semarang, 2001).

Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa belum banyak peserta JPS-BK  yang menggunakan kepesertaanya  untuk pelayanan persalinan. Pada peserta yang menggunakan JPS-BK, masih banyak yang harus membayar lagi, sehingga tidak banyak memberi manfaat pada ibu bersalin.  Padahal dengan menjadi peserta JPS-BK seharusnya ibu bersalin tidak perlu mengeluarkan biaya lagi (gratis). Hal tersebut menyebabkan banyak  ibu hamil  peserta JPS-BK  memilih melakukan pembayaran secara langsung (out of pocket) pada saat persalinannya, sehingga pengeluaran untuk pelayanan  persalinan menjadi lebih tinggi. Pada  tahun  2001 di Puskesmas Sidorejo Lor Kota Salatiga menunjukkan  dari 151 ibu hamil peserta JPS-BK hanya 15,23 % yang   memanfaatkan JPS-BK pada pembayaran  persalinan (Dinkes Kota Salatiga, 2002). Sedangkan di Puskesmas Tengaran  dari 168  ibu hamil peserta JPS-BK hanya 49,40 %, dan pada tahun 2002 dari 173 ibu hamil peserta JPS-BK hanya 42,19 % yang memanfaatkan  untuk pembayaran   persalinannya (DinKes Kab. Semarang, 2003).  Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya peserta JPS-BK dalam  memanfaatkan  untuk pembayaran persalinan kemungkinan disebabkan oleh: (1) proses administrasi yang berbelit-belit, (2) kualitas pelayanan tenaga kesehatan yang kurang memuaskan, dan (3) masih ada peserta membayar biaya tambahan.

1. Pengeluaran  Pelayanan Persalinan

Hingga saat ini  sistem pelayanan  kesehatan Indonesia belum cukup memadai  untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Indikator  kesehatan Indonesia lebih rendah dibandingkan  dengan indikator kesehatan  negara-negara ASEAN lainnya, sedangkan  sumberdaya kesehatan pemerintah dan pertumbuhan pelayanan kesehtan  tidak dapat  mengikuti pertumbuhan penduduk  atau perubahan demografis selama  dasawarsa terakhir. Aset pelayanan kesehatan  Indonesia pada saat ini   relatif lebih rendah dibandingkan tahun  1990. Kondisi ini semakin diperparah dengan pemberlakuan sistem desentralisasi  yang dimulai sejak tahun  2001 yang  semakin banyak mengurangi  anggaran dana untuk subsidi kesehatan penduduk   (Marzolf, 2002: ii).

Secara umum pada tahun 1999 alokasi anggaran untuk negara-negara anggota SEAMIC (South-East Asian Medical Information Center), yang terdiri dari  Brunei, Indonesia, Jepang, Malaysia Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam masih rendah, kecuali Jepang. Ini dapat ditunjukkan dari  rendahnya persentase anggaran kesehatan yang dialokasikan terhadap anggaran nasional masing-masing negara, maupun anggaran per kapita masing-masing negara di mana Indonesia menduduki peringkat  ke-6 untuk alokasi anggaran terhadap  total anggaran nasional  yaitu sebesar 2,5 %, sedangkan Jepang  (19,9 %) (DepKes RI, 2001a: 106-107).

Rendahnya anggaran kesehatan tersebut akan berdampak pada  rendahnya subsidi kesehatan untuk masyarakat. Hal ini menimbulkan beban yang harus ditanggung masyarakat untuk pembiayaan kesehatan  semakin tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Tarif pelayanan yang mahal akan berdampak pada menurunnya akses masyarakat pada pelayanan kesehatan tersebut, khususnya pada masyarakat ekonomi lemah.   Semakin besar biaya pelayanan yang harus dikeluarkan semakin segan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut  (Bratt, et al., 2002: 281 – 287;  Mills & Gilson, 1990: 65).

Besarnya biaya pelayanan kesehatan semakin menimbulkan kesenjangan  yang besar dalam akses terhadap pelayanan kesehatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.   Apalagi dengan adanya krisis ekonomi jumlah keluarga miskin semakin meningkat, sehingga frekuensi  akses terhadap pelayanan kesehatan juga menurun (Prayoga, 2001: 1). Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan  secara tidak langsung juga akan berdampak pada  pelayanan kesehatan ibu khususnya persalinan.  Hal ini juga ditunjukkan  masih tingginya persalinan di pedesaan   pada masyarakat kurang mampu yang ditolong oleh dukun bayi karena alasan biaya murah (Dasuki, 2000: 11). Dengan kondisi tersebut maka diperlukan perubahan mendasar dalam orientasi dan perspektif  kebijakan Departemen Kesehatan. Subsidi untuk golongan  miskin  dan penduduk rawan  harus dikombinasikan dengan kenaikan tarif golongan penduduk tidak miskin untuk  meningkatkan akses pelayanan kesehatan penduduk.   Dengan demikian pembiayaan pelayanan kesehatan  yang  membebani penduduk miskin dapat terkurangi  karena adanya sistem subsidi tersebut.

Secara umum  mekanisme pembiayaan medis yang ditemukan pada pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua macam (Azwar, 1996: 159):

  • a.    Pembayaran secara tunai  (out of pocket), artinya setiap kali pasien datang berobat harus membayar biaya pelayanan.
  • b.    Pembayaran melalui program asuransi kesehatan (Health Insurance), artinya setiap kali pasien datang berobat tidak perlu membayar secara tunai, karena pembayaran tersebut telah ditanggung oleh pihak ketiga (badan asuransi).

Model pembiayaan kesehatan, khususnya secara tunai akan memberatkan pada masyarakat miskin. Hal ini disebabkan pada masyarakat miskin  beban kebutuhan pokok  sehari-hari  belum tentu terpenuhi  apalagi untuk pembiayaan kesehatan.  Kondisi ini juga berlaku dalam pelayanan persalinan. Diperparah lagi dengan rendahnya pendidikan dan pengetahuan ibu maupun  keluarganya yang masih minim tentang risiko terhadap kehamilan dan persalinan akan semakin menurunkan akses ibu  hamil  ke pelayanan kesehatan modern.

Pembiayaan kesehatan secara tunai tersebut  dapat diatasi dengan model  asuransi. Model asuransi ini sangat berperan penting  dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, apalagi dengan semakin tingginya  biaya kesehatan di Indonesia   tuntutan  masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin besar (Murti, 2000: 7). Dengan sistem  asuransi dapat mengurangi  pengeluaran kesehatan  yang harus ditanggung masyarakat kelompok miskin, khususnya ibu hamil dalam pelayanan persalinannya.  Hal ini akan berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya  untuk persalinan. Di Indonesia, untuk menyikapi hal tersebut sebenarnya sudah  dirintis  model asuransi dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) (Depkes RI, 1999a: 1). Akan tetapi sampai saat ini meskipun terus  dikembangkan  belum banyak bermanfaat bagi golongan miskin. Untuk membantu  golongan  miskin di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 telah  dilaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang  Kesehatan (JPS-BK)

2.    Kepesertaan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)

a.    Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)

Program JPS-BK merupakan salah satu upaya pemerintah  untuk mengatasi dampak krisis ekonomi di bidang kesehatan, khususnya  terhadap kesehatan keluarga miskin (Gakin/Peserta JPS-BK) (Depkes RI, 1999b: 2). Dampak krisis  ekonomi yang terjadi sejak  pertengahan tahun  1997 mengakibatkan antara lain menurunnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan menyebabkan rendahnya  status kesehatan maupun gizi masyarakat. Program JPS-BK pertama kalinya  dicanangkan Menteri Kesehatan RI pada  tanggal 7 Agustus 1998, kemudian dilaksanakan di seluruh propinsi sejak  bulan Oktober 1998 (DepKes RI, 2001c: 1).

Pada dasarnya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi Gakin, sejak terjadinya krisis telah dilakukan melalui program JPS-BK dan JPS-KS, yaitu meliputi (DepKes RI, 2001b:2):

  • 1). Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) gratis, pada Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan BDD), termasuk pelayanan kebidanan.
  • 2).Pemberian PMT (program Makanan Tambahan) bagi Balita, dan Bumil dan Bufas KEK (Ibu Nifas Kurang Energi Kronis).
  • 3). Pemberian santunan bagi anak terlantar, yaitu melalui panti sosial milik masyarakat di 12 kota besar.
  • 4). Pemberian santunan bagi anak jalanan, yaitu melalui rumah singgah di 12 kota besar.

Kegiatan  JPS-BK dari tahun ke tahun mengalami perbaikan maupun pembenahan dan pada tahun 2001 kegiatan program  JPS-BK terdiri atas:

1).   Pelayanan langsung, meliputi:

  • a).Pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya yang diselenggarakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Bidan di Desa (BDD).
  • b). Pelayanan kebidanan dasar oleh Puskesmas dan BDD meliputi: pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan  pertolongan pertama/penanganan kegawatan obstetri neonatal dan rujukannya ke Puskesmas atau RS Kabupaten/Kota.
  • c). Pelayanan perbaikan gizi  oleh Puskesmas, Pustu dan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilaksanakan oleh  Posyandu atau cara lain yang sesuai (ibu asuh, penjaja makanan,dll).
  • d). Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (P2M)
  • e).  Pelayanan rujukan ke RS bagi kegawatdaruratan obstetrik dan bayi.

2).   Kegiatan penunjang, meliputi:

  • a).Pemantapan revitalisasi sistem  kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
  • b).Revitalisasi Posyandu
  • c).Pelatihan  tenaga kesehatan,
  • d).Pemantauan program,
  • e).Penanganan keluhan.

Untuk biaya pelayanan Puskesmas: (1) Besarnya biaya paket pelayanan kesehatan yang diterima per Puskesmas ditetapkan oleh TKK atas usulan Puskesmas; (2) Pembiayaan di Puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Untuk pelayanan persalinan normal oleh bidan, biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran bidan dalam memberikan pertolongan persalinan normal tersebut (DepKes RI, 1999c: 6).

Mekanisme biaya pelayanan  kebidanan yang disalurkan kepada bidan di desa sebagai berikut  (DepKes RI, 1999d: 3):

1).   Biaya pelayanan antenatal dan pelayanan nifas bagi sasaran disalurkan langsung melalui rekening  tabungan bidan di kantor pos.

2).   Biaya pertolongan persalinan diperoleh melalui  pengajuan ke Puskesmas dengan menunjukkan bukti pertolongan persalinan (berupa patograf ibu yang ditolong persalinannya).

3).   Biaya pertolongan pertama kasus yang dirujuk dan tansportasi rujukan juga diperoleh melalui pengajuan ke Puskesmas dan diberikan sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.

b. Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang  Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PD-PSE BK dan KS)

Krisis yang terjadi  juga meningkatkan beban anggaran negara. Oleh karena itu   melali Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas  tahun 2000 – 2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap hingga pada akhir  tahun 2004 tidak ada subsidi energi. Dana subsidi tersebut diharapkan dapat  dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat. Dalam rangka mengurangi dampak  dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan  dan  kesejahteraan sosial, ditetapkan program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PD-PSE BK dan KS) (DepKes RI, 2001b: i – ii).   Program ini  adalah   salah satu program untuk  membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan sebagai  pelengkap dari  program JPS-BK dan KS. Dasar pemikiran tersebut adalah  masih terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan yang  lebih besar  dibandingkan  kelompok masyarakat lain dalam menyesuaikan diri  terhadap dampak pengurangan subsidi energi. Hal ini diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi. Masyarakat miskin yang menjadi sasaran adalah  kelompok masyarakat yang  sampai saat ini masih mengalami kondisi berikut ini (DepKes RI, 2001b: 1-2):

1). Tidak mampu  memenuhi kebutuhan kecukupan gizi dan pangan, sehingga mereka  rentan terhadap penyakit, terutama bayi dan Balita, dan Ibu Hamil (Bumil) maupun Ibu Meneteki (Buteki).

2).   Apabila  sakit, tidak memiliki biaya untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang sesuai  dengan penyakitnya.

3).   Andaikan dapat membayar biaya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, mereka tidak mampu membeli obat yang sesuai.

4).   Kalau harus dirawat di rumah sakit, mereka tidak memiliki biaya transportasi ke rumah sakit, apalagi biaya perawatan di rumah sakit.

5).   Kalaupun tidak sakit, bayi dan Balita serta Bumil dari kelompok masyarakat ini harus memperoleh imunisasi yang sesuai dan lengkap.

6).   Terganggunya kelangsungan  penyelenggaraan pelayanan sosial, terutama yang dilaksanakan oleh masyarakat  melalui panti-panti  sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan anak cacat serta anak jalanan.

Pengelolaan dana untuk pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit diatur sebagai berikut (DepKes RI, 2001b: 8):

1).   Direktur RS berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya pengelolaan dana dalam rangka pelayanan kepada pasien miskin di RS.

2).   Mekanisme  yang ditempuh adalah rumah sakit memberikan operasional pelayanan kepada pasien miskin dan kebutuhan biayanya diklaimkan kepada pengelola Program PD-PSE BK dan KS di RS.

3).   Besarnya perhitungan untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan pelayanan nyata (service cost). Untruk keperluan tersebut perlu ditetapkan paket Pelayanan Esensialnya.

4).   Klaim dapat dilakukan secara kolektif untuk beberapa Gakin yang telah selesai dirawat atau dalam periode waktu tertentu. Biaya yang diklaim adalah pengeluaran sejak tanggal 1 Juli 2001, sampai dengan seluruh dana dalam tabungan (termasuk bunga tabungan) dinyatakan sesuai dengan kebutuhan dan dicatat dalam pembukuan.

Pada saat perencanaan anggaran, penetapan alokasi dana pelayanan di instansi pelayanan kesehatan dilakukan  dengan cara  berikut (DepKes RI, 2001b: 12):

1).   Pusat menetapkan alokasi untuk tiap propinsi, berdasarkan perhitungan HRI (hari rawat inap) kelas III di seluruh rumah sakit di propinsi tersebut dikalikan unit cost untuk perencanaan (yang besarnya dibedakan menggunakan indeks kesulitan/kemahalan daerah).

2).   Propinsi menetapkan alokasi dana tiap instansi berdasarkan data Gakin yang dirawat pada unit layanan tersebut tahun lalu, bukan berdasarkan wilayah kabupaten/ Kota.

3).   Alokasi tiap instansi yang ditetapkan oleh masing-masing propinsi tersebut yang dipergunakan oleh pusat untuk menetapkan alokasi dana tiap instansi.

4).   Berdasarkan alokasi tersebut dana dikirimkan oleh Pimpro Pusat kepada Direktur/ Pimpinan instansi untuk melayani semua Gakin yang dilayani di instansi tersebut, dari wilayah manapun Gakin tersebut berasal.

Pertanggungjawaban dana meliputi (DepKes RI, 2001b: 13 -14):

1).   Dana Melalui Pos

  • a).  Dana melalui Pos dinyatakan telah terealisasi secara administrasi proyek sejak dana bantuan ditransfer oleh Pos ke Tabungan Batara atas nama Instansi, dan transfer tersebut telah dilaporkan oleh Pos kepada KPKN Jakarta dan Pimpro Pusat.
  • b).   Dana yang telah ditransfer ke buku tabungan instansi menjadi tanggungjawab penuh pimpinan instansi tersebut.
  • c).   Penggunaan dana dalam tabungan sesuai ketentuan dalam butir Tata cara pengelolaan.
  • d).   Buku catatan/dokumen bukti penggunaan dana tersebut terbuka bagi pihak pemeriksa intern, maupun ekstern setelah memperoleh izin kepala dinas kesehatan propinsi/ kabupaten/ kota.

2).   Dana melalui KPKN dipertanggungjawabkan sesuai dengan Keputusan presiden No. 17 tahun 2000 dan Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000.

c.    Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM – Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes)

Krisis juga meningkatkan beban anggaran negara. Oleh karena itu melalui UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, disepakati  untuk mengurangi subsidi BBM,  dengan harapan  beban anggaran negara menurun. Pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM tersebut untuk pembiayaan  bagi pemenuhan hak warga negara agar tetap sehat dan sejahtera, terutama warga miskin yang rentan. Program yang dimulai sejak tahun 2001 tersebut dikenal dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM PKPS-BBM Bidkes  (DepKes RI, 2003a: 1).

Dengan PKPS-BBM Bidkes diharapkan keluarga miskin dapat terpelihara kesehatannya bahkan ditingkatkan derajat kesehatannya, melalui kegiatan-kegiatan berikut (DepKes RI, 2003a: 2):

1).     Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk pelayanan kebidanan, pelayanan KB dan rujukannya.

2).     Pelayanan di RS, Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) dan BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat).

3).     Pengadaan Obat untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

4).     Pengadaan vaksin dan pemberian imunisasi Hepatitis B.

Dalam pelaksanaan di lapangan, PKPS-BBM Bidkes dilaksanakan mulai dari tingkat Bidan di Desa (BDD), Puskesmas sampai kepada rujukaanya di Rumah Sakit Kabupaten/Kota, bahkan Rumah Sakit Provinsi.  Salah  satu ruang lingkup yang dilakukan  BDD  adalah pemberian pelayanan kebidanan dasar  yang meliputi (DepKes RI, 2003b: 1 – 3):

1).   Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K-4)

2).   Pertolongan persalinan normal

3).   Pelayanan nifas baik  ibu dan bayi baru lahir sebanyak 3 kali

4).   Pertolongan pertama/penanganan kegawatdaruratan obstetri-neonatal dan rujukannya ke Puskesmas atau rumah sakit

Uji coba penyaluran dana PKPS BBM Bidkes dilakukan pada tahun 2003 dengan mekanisme pra-bayar di Provinsi dan Kab/Kota yang  ditetapkan. Proses pendanaan meliputi hal berikut  (Depkes RI, 2003c: 22 – 26).

1).   Pengelolaan Dana

Dana PKPS – BBM Bidkes disalurkan oleh Depkes melalui Kantor Pos terdekat kepada Puskesmas dan Bidan di desa.

2).   Dana Pelayanan Kebidanan

Biaya pelayanan kebidanan di Puskesmas di bayarkan berupa paket untuk pertolongan persalinan normal yang besarnya di tetapkan oleh TKK berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah. Permintaan penggantian biaya pertolongan persalinan normal oleh bidan dilakukan dengan bukti berupa partograf dan atau pencatatan kohort ibu sejak kehamilannya sampai persalinan.

3).   Pertanggungjawaban Dana

  • a).   Dana PKPS-BBM Bidkes disimpan dalam tabungan khusus atas nama kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk, sedangkan pembukuannya ditangani oleh salah satu staf senior Puskesmas yang ditunjuk.
  • b).   Untuk mendukung tertib administrasi keuangan, puskesmas harus membuat pembukuan dalam Buku catatan keuangan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran.
  • c).   Catatan keuangan harus berisikan penerimaan dan pengeluaran dana mencakup semua paket kegiatan PKPS-BBM Bidkes yang dananya diterima oleh Puskesmas (Pelayanan kesehatan dsar, pelayanan kebidanan dasar dan revitalisasi Posyandu).
  • d).   Bunga yang diperoleh dari tabungan dana PKPS-BBM Bidkes harus dimanfaatkan lagi untuk kegiatan PKPS-BBM Bidkes.
  • e).   Biaya pertolongan persalinan normal oleh bidan di Desa atau petugas Puskesmas dipertanggungjawabkan sebagai paket (tidak perlu pertanggungjawaban secara rinci)
  • f).    Semua pencatatan dan pelaporan khusus keuangan harus didokumentasikan dengan baik, terbuka, untuk sewaktu-waktu akan dilakukan pemeriksaan atau pembinaan oleh unit pengawasan (BPK/BPKP/Bawas/dll).

Sebagai upaya membantu keluarga miskin untuk memperoleh  pelayanan kesehatan dasar,  Program JPS-BK diharapkan mampu mengurangi pengeluaran kesehatan untuk  pelayanan persalinan yang harus ditanggung ibu bersalin.  Dengan demikian  dapat  meningkatkan  akses masyarakat khususnya ibu bersalin  dalam memperoleh pelayanan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan   bahwa  masyarakat  yang menjadi peserta JPS-BK  tidak banyak menggunakan keanggotaan tersebut untuk membiayai persalinannya. Hal ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai persalinannya semakin besar karena harus ditanggung ibu hamil sendiri.

Satu Tanggapan

  1. tulisan yang sangat bagus, kritis dan membangun…. trim’s

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: